TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany menyebut, orang-orang kaya di Indonesia masih belum maksimal membayar pajak. Total hanya Rp 1,2 triliun saja sumbangan pajak dari 1200 orang kaya yang membayar pajak di Indonesia. »Kami  enggak punya database mereka. Kami juga enggak punya akses,” kata Fuad saat mengungkap kendala pemungutan pajak orang kaya di lapangan di kantor Tempo, Senin 26 Maret 2012 lalu.

Seharusnya, kata Fuad, Dirjen Pajak punya akses ke bank. Sehingga bisa menghitung rekening orang-orang kaya tersebut. Atau menelisik transaksi-tranksaksi binis jumbo mereka.
Kendala kedua, kata Fuad, adalah sistim perundang-undangan yang memang tidak memungkinkan memaksimalkan potensi tersebut.  Ia mencontohkan, bahwa pemilik suatu perusahaan hanya dikenakan pajak dividen saja. Yakni sebesar 10 persen saja. »Padahal Dirutnya kena 20 persen,” ujarnya.  Ini karena, pajak hanya dikenakan pada penghasilan. Bukan saham.
Lain lagi cerita Fuad, ia mengungkap, belum ada yang mencover harta atas kepemilikan saham. Karena undang-undang masih menggunakan patokan tanah dan bangunan atau Pajak Bumi dan Bangunan seperti tahun 1980-an.  »Untuk pajakin orang kaya, enggak cukup dengan PBB. Yang triliunan itu kan bukan rumah, berupa saham,” katanya.
 Dari data Direktorat Jenderal Pajak, terungkap bahwa, terdapat 1200 orang kaya yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hingga Maret 2012, pajak yang mereka sumbangkan pada negara mencapai Rp 1,2 triliun. Atau rata-rata 1 orang kaya di Indonesia menyumbang hanya Rp 1 miliar.